Menteri BUMN Mengunjungi Mal Pelayanan Publik Di Batam
BATAM, Monitorday.co.id - Menteri BUMN mengunjungi Mal Pelayanan Publik Batam bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada Rabu (11/4/2018).
Mal Pelayanan Publik Batam saat ini memberikan 413 layanan perizinan dan non perizinan bagi seluruh masyarakat dan penanam modal.
Melalui Mal Pelayanan Publik Batam, pengurusan izin jadi lebih mudah dan cepat. Tak lagi dalam hitungan bulan atau hari, pengurusan izin kini tuntas dalam hitungan jam.
Dalam kunjungan tersebut, Rini memuji Mal Pelayanan Publik Batam yang menyatukan pengurusan ratusan perizinan dalam satu atap dan banyaknya instansi terlibat dalam penyelenggaraannya. "Kami mendukung fasilitas seperti ini guna meningkatkan dan memudahkan pelayanan untuk bagi masyarakat," tutur Rini.
Apalagi dalam pengurusan perizinan, lanjut Rini, Mal Pelayanan Publik Batam menerapkan transaksi nontunai. "Perizinan sudah betul-betul nontunai, transparansi, dari perbankan mendukung penuh ini," kata Rini.
Upaya pemerintah untuk membenahi layanan publik termasuk perizinan terbukti telah menuai hasil dengan naiknya peringkat kemudahan berusaha dirilis oleh Bank Dunia (The World Bank).
Dalam laporan tersebut, peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat untuk tahun 2018 ke posisi 72 dari posisi 91 pada tahun 2017. Indonesia berhasil melewati China yang berada pada peringkat ke-78. Batam merupakan salah satu pilot project penerapan mal pelayanan publik tahun 2017.
Empat kota lainnya adalah DKI Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Banyuwangi. Setelah berhasil di lima kota ini, pemerintah terus menerapkan mal pelayanan publik di kota-kota lain di seluruh Indonesia.
Dengan Mal Pelayanan Bublik, diharapkan dapat memberi kemudahan iklim berusaha di Tanah Air, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh serta mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan publik.
Kehadiran Mal Pelayanan Publik ini sesuai dengan Nawa Cita Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah terus menggenjot peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai amanat Undang- Undang.
 |
| Menteri BUMN Mengunjungi Mal Pelayanan Publik Di Batam |
Mal Pelayanan Publik Batam saat ini memberikan 413 layanan perizinan dan non perizinan bagi seluruh masyarakat dan penanam modal.
Melalui Mal Pelayanan Publik Batam, pengurusan izin jadi lebih mudah dan cepat. Tak lagi dalam hitungan bulan atau hari, pengurusan izin kini tuntas dalam hitungan jam.
Menteri BUMN Mengunjungi Mal Pelayanan Publik Di Batam
Dalam kunjungan tersebut, Rini memuji Mal Pelayanan Publik Batam yang menyatukan pengurusan ratusan perizinan dalam satu atap dan banyaknya instansi terlibat dalam penyelenggaraannya. "Kami mendukung fasilitas seperti ini guna meningkatkan dan memudahkan pelayanan untuk bagi masyarakat," tutur Rini.
Apalagi dalam pengurusan perizinan, lanjut Rini, Mal Pelayanan Publik Batam menerapkan transaksi nontunai. "Perizinan sudah betul-betul nontunai, transparansi, dari perbankan mendukung penuh ini," kata Rini.
Upaya pemerintah untuk membenahi layanan publik termasuk perizinan terbukti telah menuai hasil dengan naiknya peringkat kemudahan berusaha dirilis oleh Bank Dunia (The World Bank).
Dalam laporan tersebut, peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat untuk tahun 2018 ke posisi 72 dari posisi 91 pada tahun 2017. Indonesia berhasil melewati China yang berada pada peringkat ke-78. Batam merupakan salah satu pilot project penerapan mal pelayanan publik tahun 2017.
Empat kota lainnya adalah DKI Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Banyuwangi. Setelah berhasil di lima kota ini, pemerintah terus menerapkan mal pelayanan publik di kota-kota lain di seluruh Indonesia.
Dengan Mal Pelayanan Bublik, diharapkan dapat memberi kemudahan iklim berusaha di Tanah Air, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh serta mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan publik.
Kehadiran Mal Pelayanan Publik ini sesuai dengan Nawa Cita Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah terus menggenjot peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai amanat Undang- Undang.
0 Response to "Menteri BUMN Mengunjungi Mal Pelayanan Publik Di Batam"