Strategi Penyaluran Dana Bergulir Dengan Syariah
Monitorday.co.id, Jakarta - Strategi penyaluran dana bergulir dengan syariah. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah menyiapkan strategi guna meningkatkan penyaluran dana bergulir dengan pola syariah. Hal ini dilakukan untuk membumikan pola pembiayaan syariah sebagai solusi bagi pelaku UMKM.
Selain itu LPDB-KUMKM turut aktif meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, khususnya tentang pembiayaan dengan skim atau pola syariah.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, strategi dimaksud dengan menggandeng Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), organisasi masyarakat ekonomi dan bisnis syariah terbesar di Indonesia. Kedua belah pihak akan menandatangani nota kesepahaman bersama pada 27 November 2018 mendatang.
"Kita perlu MoU ini, karena ini salah satu model atau strategi yang kita bangun untuk mengembangkan ekonomi syariah di berbagai daerah," kata Braman dalam acara diskusi bertajuk "Topi Diksi" yang merupakan rangkaian dari kegiatan Indonesia Syariah Fair (Insyaf) 2018 di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Braman mengungkapkan alasan LPDB-KUMKM menggandeng MES, karena komunitas ini memiliki jaringan yang kuat hingga ke tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. MES dikatakan tersebar di 26 provinsi, dan 68 kabupaten/kota sehingga akan efektif bila diajak kerja sama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.
"Kita ajak kerja sama, karena MES memiliki jaringan di 26 Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Itu barang kali bisa mendorong supaya literasi keuangan syariah itu akan lebih menyebar ke masyarakat," ujar Braman.
Dalam kesempatan yang sama Sekjen MES Edy Setiadi menyambut baik rencana kerja sama kedua belah pihak. MES siap melibatkan sumber dayanya yang ada di daerah termasuk juga memanfaatkan sarana media sosial (medsos) sebagai jembatan informasi tentang literasi keuangan syariah kepada masyarakat luas.
"Saya sangat mendukung, karena ini sangat baik bagi pengembangan ekonomi syariah. Ini kolaborasi yang bagus," pungkas Edy.
Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia masih ketinggalan dalam penyerapan dana dari keuangan syariah. Maka tahun 2017 LPDB-KUMKM membentuk Direktorat Syariah yang merupakan sebuah Direktorat khusus pembiayaan dengan pola syariah. Hadirnya Direktorat Syariah ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha yang mengharapkan bisa mengakses dana bergulir dengan pola syariah.
Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin mengatakan selama ini dengan pola pembiayaan syariah hanya bisa membiayai skim pembiayaan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Keuangan Bank (LKB). Hal itu mengacu pada Permenkeu No. 75 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM.
"Pembiayaan syariah Menkeu belum memberikan ijin untuk disalurkan langsung kepada UMKM, tapi bisa melalui LKBB dan LKB. Maka untuk UKM kita titipkan melalui perbankan termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)," kata Jaenal.
Target pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM Tahun 2018 mencapai Rp 1,2 triliun. Rinciannya sebesar Rp 750 miliar secara konvensional dan Rp 450 miliar pembiayaan berbasis syariah. Lebih rinci lagi, Rp 480 miiar untuk koperasi simpan pinjam, Rp120 miliar untuk koperasi sektor riil, Rp 360 miliar UMKM, dan Rp 240 miiar untuk LKB dan LKBB.
Direktorat Syariah LPDB-KUMKM akan menyelenggarakan Indonesia Syariah Fair (Insyaf), pada 27-29 November 2018 yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan angka penyaluran dana bergulir tahun ini. Untuk itu, dalam acara ini LPDB-KUMKM akan mengundang LKBB/LKB, lembaga penjaminan, maupun pelaku UKM untuk hadir dalam acara tersebut.
"Kita akan sediakan lembaga keuangan dan lembaga penjaminan yang akan bekerja sama dengan LPDB kalau sesuai persyaratan. Karena nanti di sana kita adakan Table Top One on One, sehingga akan terealisasi banyak," papar Jaenal.
Insyaf akan berlangsung selama tiga hari di Balai Kartini Jakarta, dengan rencana akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Insyaf akan dirangkai dengan kegiatan diskusi, lomba karya tulis ilmiah, pemberian award kepada mitra LPDB-KUMKM terbaik, seminar, talkshow, sejumlah tutorial, table top, pemberian modal usaha terhadap KUMKM terdampak bencana, dan pameran.
Jaenal berharap Insyaf 2018 ini tidak hanya menjadi akselerator dalam menumbuhkan gairah percepatan pengembangan KUMKM Indonesia, yang tersaji dalam keindahan dan kreatifitas, namun bersifat edukatif, sehingga para peserta, maupun pengunjung memperoleh manfaat yang maksimal, baik dalam pengetahuan, pemasaran, permodalan, teknologi, maupun kelembagaan, serta jejaring dalam ekonomi syariah dan produk halal.
Selain itu LPDB-KUMKM turut aktif meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, khususnya tentang pembiayaan dengan skim atau pola syariah.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, strategi dimaksud dengan menggandeng Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), organisasi masyarakat ekonomi dan bisnis syariah terbesar di Indonesia. Kedua belah pihak akan menandatangani nota kesepahaman bersama pada 27 November 2018 mendatang.
"Kita perlu MoU ini, karena ini salah satu model atau strategi yang kita bangun untuk mengembangkan ekonomi syariah di berbagai daerah," kata Braman dalam acara diskusi bertajuk "Topi Diksi" yang merupakan rangkaian dari kegiatan Indonesia Syariah Fair (Insyaf) 2018 di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Braman mengungkapkan alasan LPDB-KUMKM menggandeng MES, karena komunitas ini memiliki jaringan yang kuat hingga ke tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. MES dikatakan tersebar di 26 provinsi, dan 68 kabupaten/kota sehingga akan efektif bila diajak kerja sama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.
"Kita ajak kerja sama, karena MES memiliki jaringan di 26 Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Itu barang kali bisa mendorong supaya literasi keuangan syariah itu akan lebih menyebar ke masyarakat," ujar Braman.
Dalam kesempatan yang sama Sekjen MES Edy Setiadi menyambut baik rencana kerja sama kedua belah pihak. MES siap melibatkan sumber dayanya yang ada di daerah termasuk juga memanfaatkan sarana media sosial (medsos) sebagai jembatan informasi tentang literasi keuangan syariah kepada masyarakat luas.
"Saya sangat mendukung, karena ini sangat baik bagi pengembangan ekonomi syariah. Ini kolaborasi yang bagus," pungkas Edy.
Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia masih ketinggalan dalam penyerapan dana dari keuangan syariah. Maka tahun 2017 LPDB-KUMKM membentuk Direktorat Syariah yang merupakan sebuah Direktorat khusus pembiayaan dengan pola syariah. Hadirnya Direktorat Syariah ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha yang mengharapkan bisa mengakses dana bergulir dengan pola syariah.
Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin mengatakan selama ini dengan pola pembiayaan syariah hanya bisa membiayai skim pembiayaan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Keuangan Bank (LKB). Hal itu mengacu pada Permenkeu No. 75 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM.
"Pembiayaan syariah Menkeu belum memberikan ijin untuk disalurkan langsung kepada UMKM, tapi bisa melalui LKBB dan LKB. Maka untuk UKM kita titipkan melalui perbankan termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)," kata Jaenal.
Target pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM Tahun 2018 mencapai Rp 1,2 triliun. Rinciannya sebesar Rp 750 miliar secara konvensional dan Rp 450 miliar pembiayaan berbasis syariah. Lebih rinci lagi, Rp 480 miiar untuk koperasi simpan pinjam, Rp120 miliar untuk koperasi sektor riil, Rp 360 miliar UMKM, dan Rp 240 miiar untuk LKB dan LKBB.
Direktorat Syariah LPDB-KUMKM akan menyelenggarakan Indonesia Syariah Fair (Insyaf), pada 27-29 November 2018 yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan angka penyaluran dana bergulir tahun ini. Untuk itu, dalam acara ini LPDB-KUMKM akan mengundang LKBB/LKB, lembaga penjaminan, maupun pelaku UKM untuk hadir dalam acara tersebut.
"Kita akan sediakan lembaga keuangan dan lembaga penjaminan yang akan bekerja sama dengan LPDB kalau sesuai persyaratan. Karena nanti di sana kita adakan Table Top One on One, sehingga akan terealisasi banyak," papar Jaenal.
Insyaf akan berlangsung selama tiga hari di Balai Kartini Jakarta, dengan rencana akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Insyaf akan dirangkai dengan kegiatan diskusi, lomba karya tulis ilmiah, pemberian award kepada mitra LPDB-KUMKM terbaik, seminar, talkshow, sejumlah tutorial, table top, pemberian modal usaha terhadap KUMKM terdampak bencana, dan pameran.
Jaenal berharap Insyaf 2018 ini tidak hanya menjadi akselerator dalam menumbuhkan gairah percepatan pengembangan KUMKM Indonesia, yang tersaji dalam keindahan dan kreatifitas, namun bersifat edukatif, sehingga para peserta, maupun pengunjung memperoleh manfaat yang maksimal, baik dalam pengetahuan, pemasaran, permodalan, teknologi, maupun kelembagaan, serta jejaring dalam ekonomi syariah dan produk halal.
0 Response to "Strategi Penyaluran Dana Bergulir Dengan Syariah"